Kode Paket 19723042
Nama Paket Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (Rehab Gedung Kantor Klinik Pratama)
Rencana Umum Pengadaan
Kode RUP Nama Paket Sumber Dana
23345376 Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (Rehab Gedung Kantor) APBD
23345376 Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (Rehab Gedung Kantor) APBD
23345376 Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (Rehab Gedung Kantor) APBD
23345376 Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (Rehab Gedung Kantor) APBD
Konsolidasi ?
Tanggal Pembuatan 18 Maret 2020
Tahap Paket Saat Ini Paket Sudah Selesai
K/L/PD/Instansi Lainnya Provinsi Jawa Tengah
Satuan Kerja BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Jenis Pengadaan Pekerjaan Konstruksi
Metode Pengadaan Pengadaan Langsung
Khusus Orang Asli Papua (OAP) Tidak
Tahun Anggaran APBD 2020    APBD 2020    APBD 2020    APBD 2020   
Nilai Pagu Paket Rp. 221.500.000,00 Nilai HPS Paket Rp. 199.997.434,00
Jenis Kontrak Lumsum
Lokasi Pekerjaan
  • Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah - Semarang (Kota)
Syarat Kualifikasi
Izin Usaha
Jenis Izin Klasifikasi
SIUJK Memiliki Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) Kegiatan Usaha : Jasa Pelaksanaan Konstruksi Klasifikasi : Bagunan Gedung Kualifikasi : Kecil
SBU Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) Klasifikasi : Bagunan Gedung, Sub Klasifikasi : Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya (BG009), Kualifikasi : Kecil
Akta Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahannya (jika ada)
Memiliki NPWP
Telah Melunasi Kewajiban Pajak Tahun Terakhir

Min SPT Tahun 2018

Yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan
Tidak Masuk dalam Daftar Hitam
Pengalaman Pekerjaan

Memiliki pengalaman pekerjaan sejenis pekerjaan interiorworkstation paling kurang 1 satu pekerjaan dalam kurun waktu 3 tiga tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak

Surat keterangan domisili perusahaan yang dikeluarkan oleh kelurahankecamatan setempat
Pakta Integritas
Surat pernyataan bermaterai yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana
Surat pernyataan bermaterai pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai KementerianLembagaPerangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai KementerianLembagaPerangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara
Peserta Non Tender 1 peserta